Dimana Peran Media ? Sudah 5 Masjid Di Bakar Kenapa Tidak Ada Berita?

00:55

Berita heboh terkini. Sebelumnya saya mohon maaf, bukan maksud memancing sara atau merusak kerukunan bangsa. Tapi saya trenyuh lihat berita ini . Sudah 5 masjid dibakar tapi kenapa tidak ada media satupun yang menayangkan ? Dan belum ada tindakan yang berarti dari pemerintah untuk menangani masalah ini.
Berita ini saya ambil dari salah satu sumber terpercaya tanpa saya rubah terlebih dahulu. jadi kalau ada yang tidak berkenan dengan tulisan ini bisa langsung hubungi sumber. Saya hanya iba kenapa semua ini bisa terjadi di wilayah indonesia.

berikut ini beritanya :

Selama ini, media massa hanya memberitakan insiden, terkait pembakaran gereja di sejumlah daerah. Tapi giliran masjid yang dibakar, dirusak dan dibongkar oleh kelompok masyarakat tertentu, tak ada satu pun media yang mengabarkannya. Jelas ini tidak fair. Ketika gereja yang dibakar, umat Islam divonis suka melakukan kekerasan. Namun, giliran masjid yang dibakar, tidak ada yang menyebut umat agama lain sebagai umat yang intoleran. Katanya Indonesia negara hukum?

Itulah sebabnya, Senin (11 April 2011) lalu, Forum Umat Islam Sumatera Utara (FUI SU) bersama perwakilan dari warga Kampung Melayu, Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan didampingi oleh PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia) Indonesia, mendatangi Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, guna melaporkan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.

ini bukti gambarnya

Siang itu, menjelang Asyar, Sudirman Timsar Zubil (Ketua FUI SU), Sabarudin Sagala (warga Kp Melayu Selambo), Muhammad Daud Merutu (Penasihat Himounan Tani), Herymereka diterima oleh Jhony Nelson Simanjuntak dan Bakti Eko dari Komnas HAM. Dalam pengaduannya, Ketua FUI SU menyampaikan tiga kasus sekaligus, terkait pembakaran, pembongkaran, pengrusakan masjid dan penganiayaan terhadap masyarakat di Sumatera Utara.

“Kejadian ini sudah terjadi berkali-kali dan telah menghanguskan beberapa masjid serta menyebabkan gesekan yang dapat menimbulkan konflik horizontal di masyarakat. Kejadian ini memang tidak terpublikasi dengan baik, karena bagi sebagian media, kasus yang korbannya adalah masyarakat Islam (muslim), dianggap tidak ‘seksi’ dan menjual untuk dijadikan topik utama pemberitaan,” kata Direktur PAHAM Nasrullah Nasution SH.

Tidak main-main, ada beberapa tindakan pembakaran dan pengrusakan masjid disertai dengan penganiayaan, antara lain:

1) Pembakaran dan pengrusakan Masjid Nur Hikmah di Dusun Lima Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan.

2) Pembakaran dan pengrusakan Masjid Taqwa di Kelurahan Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan.

3) Pembongkaran Masjid Al IKhlas di Jl. Timur No. 23, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

4) Pembakaran rumah, pengrusakan masjid dan penganiayaan massif di Jl. Kp Melayu, Selambo, Dusun Tiga, Desa Amplas, Kecamatan Percutseituan, Kabupaten Deli Serdang, Medan.

5) Pembakarn Masjid Fii Sabilillah di Jl. Lintas Tobasa, Lumban Lowu, Kabupaten Toba Samosir, Toba Samosir.

6) Pembakaran Masjid Besitang, Desa Selamet, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat.

PAHAM Indonesia sebagai lembaga yang concern terhadap pembelaan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan ini menyatakan: Menolak dengan tegas tindakan pembakaran dan pengrusakan sejumlah masjid di Sumatera Utara; Mendorong pemerintah dan pihak terkait agar mengambil tindakan untuk menghindari gesekan dan bentrokan antar umat beragama; dan meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap peristiwa pembakaran dan pengrusakan masjid di Sumatera Utara, karena diduga kuat tindakan tersebut telah melanggar HAM.

Sementara itu Komnas HAM berjanji akan melakukan investigasi terhadap tindakan pemabakaran, pengrusakan dan pembongkaran sejumlah masjid di Medan, dan akan menanyakan langsung Poltabes Medan untuk mengusut dan menangkap pelaku pembakaran masjid tersebut.

Seriuskah Komnas HAM? Kita lihat saja nanti.
Mohon pemerintah mau tanggap dengan hal ini ..

Ini sumber beritanya

Bagi umat muslim jangan lah terpancing emosi untuk melakukan kekerasan. Kita lihat
langkah pemerintah dan media dalam menanggapi hal ini.
Kalau memang tidak ada yang bisa di lakukan pemerintah dan kejadian seperti ini bisa sampai terulang lagi... ya apa boleh buat ? Jihad mungkin jalan yang terbaik.

Fraksi PAN DPR-RI Menolak Pembangunan Gedung Baru

DPR Lanjutkan Proyek Gedung Baru

April 07, 2011 23:11 | Partai

Seputar-indonesia.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan melanjutkan pembangunan gedung baru yang selama ini dikritik publik.Keputusan itu diambil DPR meski pada hari yang sama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan perlunya penghematan anggaran.

Dalam rapat pengambilan keputusan hanya ada dua fraksi yang menolak rencana pembangunan gedung baru DPR,yakni Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Gerindra. Sementara tujuh fraksi lain mendukung untuk tetap melanjutkan sesuai proses yang telah berlangsung.Keputusan diambil dalam rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR yang berlangsung tertutup selama sekitar tiga jam. "Kami putuskan bahwa persoalan gedung tidak dibawa ke paripurna," kata Ketua DPR Marzuki Alie seusai rapat konsultasi di Gedung DPR, Jakarta kemarin. Wakil Ketua DPR Anis Matta memaparkan, dalam rapat konsultasi terjadi perdebatan panjang.

Tetapi,akhirnya pada kesimpulan bahwa pembangunan gedung baru tetap dilanjutkan. Dia menjelaskan, berdasarkan urutan pengambilan keputusan baik pada periode lalu maupun sekarang secara mayoritas fraksi telah menyetujuinya. "Ada dua fraksi menolak yaitu PAN dan Gerindra. Pada rapat konsultasi Oktober 2010 semua fraksi setuju, tetapi sekarang mereka mundur," kata Anis. Meski rencana tersebut dilanjutkan, kata dia,DPR masih mengusahakan agar ada efisiensi anggaran. DPR akan segera berkonsultasi dengan Kementerian PU yang mengetahui hitungan teknisnya.

Keputusan ini bertolak belakang dengan imbauan Presiden SBY agar pembangunan gedung, kantor, dan rumah dinas baik di pusat dan daerah yang tidak memiliki urgensi ditunda dan dibatalkan. Menurut Presiden, upaya penghematan dengan membatasi pembangunan gedung, kantor, dan rumah-rumah dinas. Jika tidak memiliki urgensi, pembangunan fasilitas berupa pembangunan wisma, rumah dinas,dan gedung perkantoran tidak diperlukan penambahan. Apalagi, fasilitas yang ada sudah cukup memadai. Presiden menemukan masih ada gedung dan bangunan yang didirikan baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk dalam kategori berlebihan dan mewah.

Sementara di sekelilingnya prasarana publik sangat kurang baik, fasilitas pengadaan air bersih, jalan, puskesmas, sarana, dan prasarana pendidikan dengan angka kemiskinan di sekitarnya juga masih relatif tinggi. Meski rencana pembangunan tersebut telah terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, pemerintah menginstruksikan pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi standar kepatutan agar ditunda dulu untuk dilakukan revisi penyesuaian. "Bahkan kalau memang tidak sangat diperlukan bisa ditunda dan dibatalkan," ungkapnya.

Berdasarkan data yang dimiliki, kata Presiden, pada 2011 ini tercatat sembilan lembaga pemerintah maupun nonpemerintah yang merencanakan pembangunan gedung yang memerlukan biaya Rp100 miliar lebih.(lihat infografis) ”Kalau dari segi urutan DPR, MA, Kemenkeu, DPRD, BPK, Kejagung, BPS, Kemendiknas, KPPU. Kalau saya genapkan 10 Kemenkes. Yang sembilan tadi Rp100 miliar ke atas,Kemenkes Rp81 miliar.” Pemerintah, kata Presiden, memahami ada urgensi dalam pembangunan gedung dan perkantoran. Namun, optimalisasi dan efisiensi harus dikedepankan sehingga perlu dilihat lagi rencana tersebut. "Saya sungguh berharap DPR juga memiliki cara pandang yang sama dengan pemerintah dalam efisiensi dan optimasi," paparnya.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono, pernyataan Presiden tidak berarti agar pembangunan gedung DPR harus ditunda, tapi perlu dipertimbangkan faktor kepatutan dan standar. "Jadi disesuaikan dengan standar menjadi lebih sederhana. Dibuat dengan lebih sederhana, fungsional,dibuatdengan standar yang ada," ujarnya di Kantor Presiden kemarin. Mengenai usulan rencana pembangunan Gedung DPR pada era sebelumnya, Agung mengaku,saat dirinya menjadi Ketua DPR,itu baru sebatas desain dan tidak sampai detil. Pada periode lalu, rencana pembangunan tersebut masih sebatas master belum sampai pada desain fisik bangunan.

"Waktu itu belum ada grand design-nya.Tahu-tahu sekarang bikin detil,sampai mau dibangun.Padahal pada periode lalu, sampai dibentuk soal panitia soal master planini.Kan ada tiga lembaga di situ,MPR, DPR, dan DPD supaya tidak melanggar. Belum bicara angka. Kalau sekarang dibangun, sekarang itu tanpa master plan," ungkapnya. Terkait pernyataan Presiden, Ketua DPR Marzuki Alie setuju agar semua lembaga melakukan efisiensi anggaran. Karena itulah, pihaknya akan berkonsultasi dengan Kementerian PU untuk memastikan bahwa pembangunan gedung baru DPR tidak mahal.

"Merespons pidato Presiden, kami akan tanyakan ke PU apakah ini terlalu mahal atau sudah cukup murah," kata Marzuki. Sementara itu,Wakil Ketua FPAN Viva Yoga Mauladi mengungkapkan, fraksinya tidak bisa berbuat banyak karena pada kenyataannya mayoritas fraksi menyetujui untuk dilanjutkan. "Kita sudah konsisten menolak atau setidaknya menunda dan dilakukan kalkulasi ulang.Itu tetap kita sampaikan di rapat konsultasi," katanya. Karena telah disepakati, pihaknya hanya bisa berharap prosesnya nanti berjalan transparan dan tetap mau menerima masukan publik. Dia juga berharap lembaga pengawasan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasinya agar tidak terjadi penyimpangan. Senada diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Edhie Prabowo.

Menurut dia, meski fraksinya tetap menolak, suara mayoritas tidak bisa dibatalkan untuk tetap melanjutkan pembangunan gedung baru.Padahal,anggaran untuk gedung seharusnya baru bisa dialokasikan untuk program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengungkapkan, semua pihak seharusnya berpikir realistis terhadap kebutuhan Dewan. Secara realistis DPR memang membutuhkan gedung baru karena yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung orang yang bertugas di DPR.

Demokrat Jagokan Putra Amien Rais

Putra Amien Rais didukung oleh PAN dan PPP. Kini dijagokan pula oleh Demokrat

Minggu, 10 April 2011, 20:51 WIB

Renne R.A Kawilarang

Hanafi Rais (kanan) (Antara/ Ismar Patrizki)

BERITA TERKAIT

• MK Tolak Sengketa Pilkada Pelalawan
• Puluhan Bupati “Curhat” ke Komisi III DPR
• Pemilih Pilkada Ulang Tangsel Bertambah 5.000
• Pemerintah Usul Wakil Kepala Daerah dari PNS
• LSM Usul Pemilihan DPR dan Presiden Bersamaan

VIVAnews — Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta mengusung Hanafi Rais sebagai bakal calon walikota Yogyakarta dalam pemilihan umum lokal 25 September mendatang. Hanafi tak lain adalah putra politisi senior yang pernah menjadi Ketua MPR, Amien Rais.

Dukungan partai Demokrat ini semakin menguatkan posisi Hanafi. Dia telah didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Partai Demokrat semula mempertimbangkan Haryadi Suyuti, yang saat ini menjabat wakil walikota Yogyakarta. Namun, akhirnya, Hanafi-lah yang ditunjuk dengan alasan Partai Demokrat sudah tidak sejalan lagi dengan ide-ide dan pemikiran Haryadi.

”Semula kami memang punya keinginan menduetkan Hanafi Rais dengan Haryadi Suyuti, karena ide-idenya memang sejalan dengan kami. Namun, karena Partai Demokrat tidak lagi sejalan dengan pemikiran Haryadi Suyudi maka kita mendukung Hanafi Rais sebagai calon Walikota Yogyakarta," kata Sudewo, Koordinator Tim 9 Pilkada Kota Yogyakarta, Minggu 10 April 2011

Mengenai siapa yang akan mendampingi Hanafi sebagai bakal calon walikota Yogyakarta, menurut Sudewo, tidak harus dari pilihan Demokrat. Namun, pendamping Hanafi nantinya harus dapat bekerjasama dengan bakal calon walikota.

”Siapa pendamping Hanafi Rais tidak harus dari Demokrat. Yang utama adalah dapat bekerjasama membangun Kota Yogyakarta,” kata Sudewo.

Maka, Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Hanafi, siapa yang pantas menjadi wakilnya. Dengan demikian, kedua bakal calon itu bisa bekerjasama dengan baik dalam membangun Kota Yogyakarta. ''Siapa calon wakilnya, kami serahkan sepenuhnya kepada Mas Hanafi Rais,'' Sudewo yang juga anggota Komisi IX DPR RI.

VISI MISI AHMAD BAHARUN NUR FOR PAN 1

DPD PAN KOTA TANGERANG

  Pelaksanaan MUSDA IV DPD PAN Kota Tangerang Tgl 8 Mei 2011 Di Graha Kirana - Cipondoh - Kota Tangerang - Provinsi Banten

VISI        AHMAD BAHARUN NUR  :     

Mewujudkan Partai Amanat Nasional sebagai “Motor Penggerak ” kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara yang ditopang oleh Kader-kader yang kreatif dan produktif; peduli terhadap kehidupan warga Kota Tangerang yang semakin sehat, terdidik, dan guyub rukun;dengan mobilitas warga yang nyaman dan aman; dengan tata kelola pengkaderan yang bertahap dan berjenjang di tingkatan sub rayon,rayon,ranting serta cabang hingga pada tingkatan daerah yang bebas dari rasa diskriminatif ; serta membangunan soliditas internal partai untuk bersama – sama berkemajuan yang selalu harmonis dengan sejarah, adat, dan karakter Kota Tangerang yang dilandasi garis-garis perjuangan Partai Amanat Nasional. 

MISI       AHMAD BAHARUN NUR  :      

1.     Mengkomunikasikan dan silahturahmi kepada Kader-kader pendiri partai di Kota Tangerang untuk kita bangkitkan kembali suasana pada awal berdirinya Partai Amanat Nasional yang penuh semangat dan keiikhlasan dan perhatian terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya melalui gerakan yang simultan dan proaktif kepada mereka melalui SILAHTURAHMI DAN MENGORANGKAN MEREKA sehingga terbangun kebersamaan kembali yang akhirnya dapat melakukan dan menjalankan apa yang dicita-citakan oleh Partai Amanat Nasional.

2.  Tidak boleh ada kader Partai yang tidak bisa berkarier di legislatif maupun di eksekutif dan walaupun dirinya tidak beruang, namun uang bukan segala-galanya tapi ingat dan perlu diketahui modal dasar politisi diantaranya Modal Sosial,Modal Intelektual dan Modal Uang dimana minimal sebagai kader partai harus memiliki sekurang-kurangnya 2 Modal dasar dari 3 (tiga) modal yang tersebut diatas sehingga ia dapat memilki ketokohan minimal di tempat tinggalnya.

3. Melakukan kerja – kerja partai yang membumi (workable) di tingkatan RT dengan menciptakan kader handal 25 orang di setiap RT melalui pemetaan geopolitik,kultur,adat dan kebiasaan serta komunikasi yang dilakukan dengan sederhana melalui bahasa-bahasa mereka sehari-hari sehingga kita mampu melakukan rekruitmen kader handal 25 orang disetiap RT.

4. Memberdayakan dan mengfungsikan kader-kader partai di legislatif untuk melakukan hal-hal tersebut diatas dan melakukan pembelaan-pembelaan dan perhatian kepada masyarakat di setiap dapil dimana ia terpilih dengan melalui kontrol partai di tingkatan DPD sehingga sinergisitas dan apabila ini dijalankan maka tidaklah sulit baginya untuk terpilih kembali.

5.  Mempersiapkan Pengkaderan yang berjenjang disetiap tingkatan dengan berkordinasi secara langsung dengan pimpinan satu tingkat diatasnya ataupun 2 tingkat diatasnya dalam rangka mencetak para kader yang hadal dan baik.

6.  Melakukan pelatihan-pelatihan dengan menekankan kepada setiap ketua-ketua badan di DPD untuk merancang 1 program unggulan masing-masing Badan dan harus dilaksanakan program unggulan tersebut yang tentunya saling adanya keterkaitan antara badan yang satu dengan yang lainnya serta memperbanyak ruang terbuka dan kegiatan di Ranting-ranting sebagai tempat untuk mengembangkan sekaligus wahana bagi rayon dan sub rayon lintas usia untuk berekspresi baik seni, olahraga, maupun untuk relaksasi sebagai suatu jembatan komunikasi dua arah antara DPC dengan Ranting yang tentunya difasilitasi oleh DPD.
                              

KE-ENAM MISI     ini diharapkan pada akhirnya akan selalu berimbas positif dalam rangka meningkatkan Suara Partai Amanat Nasioanal dan  bagi warga Kota Tangerang sekaligus juga mutu kehidupan warganya yang semakin bagus (tentu dengan dukungan dan bantuan saudara-saudaraku semuanya Peserta Musda PAN Kota Tangerang). Insya Allah.