PAN Targetkan Suara Dua Digit di Pemilu 2014

Ahad, 20 Februari 2011, 16:02 WIB

    

Yogi Ardhi/Republika

Hatta Radjasa

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Radjasa menargetkan perolehan suara partainya sebesar dua digit pada Pemilihan Umum 2014. Hal itu disampaikan Hatta pada pembukaan Muswil III PAN Kalsel di Ballroom Rattan Inn Banjarmasin, Ahad (20/3).

Menurut dia, tantangan yang dihadapi PAN semakin berat, terutama dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan yang bakal digelar 2014 nanti. Apalagi kata dia, Kongres PAN mengamanatkan perolehan suara dua digit pada Pemilu mendatang, ini merupakan tantangan yang tidak ringan. "Untuk itu kita harus kerja keras, agar target dua digit tersebut tercapai," katanya.

Salah satu cara untuk mencapai hal tersebut, kata dia, perlu diluncurkan agenda-agenda pro rakyat yang bisa dikelola oleh PAN. Agenda-agenda pro rakyat tersebut antara lain, mendukung perbaikan lingkungan seperti yang dilakukan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan.

"Kalau dulu Menhut gencar membagi-bagi HPH, tetapi Menhut yang sekarang gencar menanam pohon untuk lingkungan yang lebih baik," kata Hatta yang disambut tepuk tangan peserta Muswil.

Selain Hatta, hadir dalam acara Muswil tersebut Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan yang juga sebagai Menteri Kehutanan, Sekjen DPP PAN Taufik Kurniawan dan wakil Ketua Umum Drajad Wibowo. Pada kesempatan tersebut, Hatta juga menyatakan agenda pro rakyat lainnya adalah bidang perekonomian di mana pemerintah telah meluncurkan KUR hingga Rp 20 triliun.

"Ketimpangan sampai saat ini memang masih terjadi, namun grafiknya terus menurun, artinya pembangunan ekonomi Indonesia terus membaik," katanya.

Hatta juga mengatakan, pemerintah juga akan terus mengupayakan percepatan pembangunan dengan lebih baik. Menanggapi adanya 'orang luar' yang masuk dalam bursa Ketua DPW Kalsel, Hatta mengatakan PAN tidak mengenal adanya orang luar. Dalam keanggotaan atau kepengurusan PAN, kata dia, ada anggota baru dan anggota lama.

Jadi bila ada pengurus baru yang ingin mencalonkan menjadi ketua DPW tidak ada masalah, sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan. "Dari enam calon yang diajukan, seluruhnya kita setujui," katanya.

Sebagaimana diketahui, Wali Kota Banjarmasin Muhidin yang sebelumnya menjadi Ketua PBR Kalsel, kini ikut mencalon pada bursa pemilihan DPW PAN.

Beberapa isu yang berkembang, Muhidin menjadi kandidat cukup kuat untuk bisa mengalahkan lima calon lainnya untuk menggantikan posisi Yudhi Wahyuni yang diberhentikan DPP PAN, karena dianggap menentang kebijakan partai. Ke lima calon lainnya yaitu, Djumadri Masrun, Rifka Jaya, Abdul Halim Hakim, Abdul Wahid dan Sura Imam Wahyudi.

Arsyid - Andre Kalah karena Hujan?

Artis sekaligus calon wakil wali kota Tangerang Selatan, Andre 

Taulany bersama istrinya Rien Wartia Trigina, sebelum 

melakukan pencoblosan ulang dalam Pilkada Kota 

Tangerang Selatan, di Tempat Pemungutan Suara 25,

 Kelurahan Rengas, Ciputat Timur, Banten, Minggu (27/2/2011)

. Kota Tangerang Selatan menggelar pilkada ulang yang diikuti

 empat pasangan calon wali kota, karena hasil sebelumnya

 dibatalkan Mahkamah Konstitusi setelah adanya gugatan 

dari salah satu pasangan calon. Andre Taulany maju menjadi 

calon wakil wali kota bersama H Arsid.

TERKAIT:

• LSI: Airin Unggul di Semua Kecamatan
• Airin-Benyamin Unggul di Quick Count

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan yang mengguyur Kota Tangerang Selatan diperkirakan menjadi salah satu penyebab berkurangnya dukungan untuk Arsyid-Andre Taulani dalam pemilihan ulang kepala daerah Kota Tangerang Selatan.

Demikian disampaikan peneliti Lembaga Survei Indonesi (LSI), Deni Irvani, terkait hasil penghitungan cepat (quick count) oleh lembaga tersebut. Dalam penghitungan cepat itu, pasangan Arsyid-Andre hanya meraih suara sebesar 43,4 persen, jauh di bawah perolehan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie yang memperoleh 54,31 persen suara.

Deni menegaskan, kedua pasangan itu memiliki karakter pendukung berbeda. Airin dan Benyamin Davnie, kata Deni, dianggap lebih dapat memobilisasi pendukungnya dibanding para pesaingnya.

"Karakteristik pendukung Arsyid-Andre cenderung menengah ke atas, sementara pemilih Airin-Davnie cenderung menengah ke bawah," papar Deni dalam jumpa pers di kantor LSI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/2/2011) sore.

"Dalam dua hari ini, Tangsel diguyur hujan dan ini mungkin membuat warga di kompleks-kompleks (perumahan), yang notabene menengah ke atas, enggan datang ke TPS. Sebaliknya, Airin dan Davnie mungkin lebih bisa menggerakkan massanya untuk datang ke TPS," jelasnya.

Dalam hitung cepat LSI, pasangan Arsyid-Andre hampir selalu memperoleh dukungan suara lebih dari 40 persen di semua kecamatan. Persentase tertinggi ada di Kecamatan Serpong, di mana keduanya memperoleh 46,89 persen. Jumlah ini masih kalah dibanding perolehan Airin-Benyamin di kecamatan tersebut, yakni sebesar 51,11 persen. Di kecamatan lain, Airin-Benyamin selalu memperoleh lebih dari 52 persen suara.

Dalam pilkada putaran pertama November 2010, pasangan Airin-Benyamin juga unggul dibanding duet Arsyid-Andre. Waktu itu, Airin dan pasangannya memperoleh 188.893 suara atau 46,43 persen, sedangkan Arsyid-Andre di urutan kedua dengan perolehan suara 187.778 suara atau 46,16 persen.

Migrant Care Protes Pernyataan Marzuki Soal PRT

Ramadhian Fadillah - detikNews

Jakarta - Pernyataan pribadi Ketua DPR Marzuki Alie soal pembantu rumah tangga (PRT) migran asal Indonesia diprotes Migrant Care. Organisasi buruh migran ini menilai ucapan Marzuki sangat tidak pantas.

"Itu sangat tak pantas. Itu tidak layak disampaikan pejabat publik," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah kepada detikcom, Sabtu (26/2/2011).

Walau sebagai pernyataan pribadi, Anis menyayangkan perkataan Marzuki yang sangat merendahkan PRT. Menurutnya ini mencerminkan bagaimana para anggota dewan melihat para TKI dan PRT.

"Terbayang kalau ternyata cara pikir mereka seperti itu pada TKI dan PRT. Bagaimana proses perundang-undangan mau berlangsung dan bisa membela PRT," lanjut Anis.

Anis meminta agar pemerintah berhenti menyalahkan TKI. Seharusnya yang dilakukan pemerintah adalah memastikan semua TKI bisa ditempatkan dengan baik. Menakertrans harus membuat regulasi yang tegas soal perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI).

"Apa Pak Marzuki tidak tahu kalau sebagian besar devisa itu dibawa oleh PRT itu," sindir Anis.

Sebelumnya, Ketua DPR Marzuki Alie meminta Menaketrans menyetop pengiriman tenaga kerja wanita pekerja rumah tangga (TKW PRT) ke berbagai penjuru dunia. Dia menilai, TKW PRT ini mencoreng citra Indonesia di luar negeri.

"PRT TKW itu membuat citra Indonesia buruk," kata Marzuki dalam diskusi yang digelar Kompas di Plaza Senayan, Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu, (26/2).

Dia menceritakan ketika bertemu Presiden Suriah beberapa waktu lalu, salah satu pembicaraan adalah TKW PRT. Presiden Suriah menjelaskan banyak kasus yang terjadi di Suriah karena kekurangan skill PRT Indonesia sendiri.

"Ada yang tidak bisa membedakan cairan setrika. Akhirnya menggosok baju seenaknya. Makanya majikannya marah. Wajar saja itu setrika menempel di tubuh pembantu," kisah Marzuki.

Dia lalu memberikan contoh lain tentang perilaku PRT TKW. "Ada yang pura-pura gila. Ada yang menggoda anak majikan karena ingin punya anak yang hidungnya mancung. Lalu ketika sudah lahir dan ingin pulang ke Indonesia karena anaknya tidak punya dokumen," tutur Marzuki di depan puluhan audiens ini.

Hatta: Setgab Gagal Samakan Pandangan

Jumat, 25 Februari 2011 | 21:29 WIB

Dibaca: 3322

Komentar: 17

KOMPAS/RIZA FATHONIMenko Perekonomian Hatta Rajasa.

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah atau Setgab Partai Koalisi sebenarnya tidak membutuhkan penataan dalam organisasinya untuk mendukung kelancaran program pemerintah. Yang dibutuhkan sebenarnya adalah kesepahaman dalam melihat isu-isu penting dan strategis yang harus selalu dipupuk bersama.

"Setgab diakui memang tidak mampu memberikan kesamaan pandangan untuk melihat hal-hal yang penting dan strategis dalam kesehariannya. Sudah banyak bukti terjadinya perbedaan cara pandang melihat sejumlah masalah yang penting itu. Padahal, seharusnya, anggota Setgab Partai Koalisi harusnya memiliki kesamaan pandangan terhadap masalah-masalah yang penting dan strategis seperti masalah pemberantasan mafia pajak," ucap Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa kepada Kompas di Jakarta, Jumat (25/2/2011).

Oleh sebab itu, menurut Hatta, anggota Setgab Partai Koalisi Pendukung Pemerintah harus memiliki komitmen bersama untuk menyatukan pandangan terhadap hal-hal yang penting dan strategis itu. "Seharusnya, masalah-masalah strategis dan penting itu dibicarakan bersama dengan partai koalisi. Semuanya harus bertanggung jawab terhadap tata kelola yang sama," tandasnya.

Hatta menegaskan, pemberantasan mafia pajak merupakan masalah strategis dan penting bagi pemerintah. Namun, caranya tidak dibahas secara politik dengan membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan atau hak angket. "Akan tetapi, kita serahkan saja dalam penegakan hukum, melalui aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi, sekarang KPK sudah turun. Jadi, tidak perlu adanya hak angket lagi," ujarnya.

Tepis langgengkan mafia

"Saya terkejut kalau masalah ini justru mau dibawa ke arena politik. Untuk apa? Padahal, seharusnya DPR itu hanya ikut mengawasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dan mendesak KPK saja menuntaskan penyelidikan kasus Gayus HP Tambunan dan kasus pajak lainnya," tanya Hatta.

Sekarang ini, Hatta mengaku agak heran jika sebagian besar fraksi DPR yang menolak hak angket tersebut justru dituding melanggengkan mafia pajak dan anti pemberantasan pajak. "Tidak, kami-kami justru mendorong penuntasan pemberantasan mafia pajak di ranah hukum dan bukan di arena politik," ucapnya.

"Yang saya khawatirkan, ada kecenderungan anggota Setgab untuk sekadar tampil beda dengan cara mendukung begitu saja sehingga masalahnya akan semakin melebar dan meluas," tandas Hatta.

PBB: Ribuan Orang Tewas dalam Aksi Demo di Libya

Anwar Khumaini - detikNews

New York - Ribuan orang diperkirakan tewas dalam aksi unjukrasa menentang pemerintahan Muammar Khadafi di Libya. Masyarakat internasional harus segera "mengirim pesan yang jelas" untuk Khadafi agar menghentikan kekerasan. 

"Ribuan orang telah tewas dalam aksi unjukrasa," kata Duta Besar PBB untuk Libya Ibrahim Dabbashi seperti dilansir AFP, Sabtu (26/2/2011).

Dabbashi mengatakan kepada wartawan di Libya bahwa kondisi psikologis Khadafi tidak stabil. "Khadafi memiliki pilihan antara yang dibunuh atau bunuh diri," katanya.

"Dia mungkin berusaha untuk mengirim beberapa anggota keluarga ke luar negeri, tapi saya yakin dia lebih memilih untuk mati di Libya karena karakter narsistiknya dia yang ingin bertindak seperti pahlawan," imbuhnya.

Komentarnya Dhabbashi muncul menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang krisis Libya. Negara-negara Barat menekan agar sanksi internasional terhadap rezim Khadafi untuk memaksa mengakhiri kekerasan.

Dabbashi menambahkan "Rezim diktator di Tripoli saat ini memasuki masa-masa terakhir." Ribuan orang telah menuju lapangan utama di Tripoli.

"Pada saat yang sama dia mengirim teroris di depan para demonstran dan mereka menembaki demonstran."

Dia menambahkan bahwa masyarakat internasional harus segera "mengirim pesan yang jelas" untuk Khadafi agar menghentikan kekerasan. 

"Kalau tidak, dia akan melanjutkan pembunuhan dan Anda akan menyaksikan ribuan orang tewas di Tripoli. Inilah saatnya untuk menghentikan kekejaman ini," ujarnya.

(anw/anw)

Keluarkan Golkar dan PKS dari Setgab

Sabtu, 26 Februari 2011 | 10:59 WIB

Dibaca: 5709

Komentar: 21

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOArbi Sanit.

TERKAIT:

• Siapa Berani Tendang Golkar?
• Hatta: Setgab Gagal Samakan Pandangan
• Partai Demokrat Segera Buat Rapor Koalisi
• Demokrat Sudah Lelah
• Priyo Yakin Golkar Tetap di Setgab

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, berpendapat, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus segera dikeluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi agar perbedaan sikap politik dalam koalisi tidak kembali terjadi.

"Langsung dilaksanakan. Kalau tidak, akan berlarut-larut dan berulang-ulang, karena koalisi ini tidak punya etika, enggak ada rule-nya," kata Arbi dalam Diskusi Polemik "Koalisi Pecah, Kabinet Terbelah" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

Arbi mengemukakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak ingin mengeluarkan kedua partai yang hobi berbeda pendapat tersebut, maka sebaiknya Presiden membuat kontrak baru berupa kontrak loyalitas. "Memang meninggalkan hak, tapi itu harus dalam koalisi," ucapnya.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi, menurut Arbi, harus mampu bekerja sama, bukan kerap bertentangan dalam sikap politik. "Dalam koalisi tidak ada masalah perbedaan pendapat, tapi jangan ada perbedaan sikap politik. Sikap politik itu sikap partai," ujarnya.

Sikap politik Partai Golkar dan PKS yang sering bertentangan dengan koalisi tersebut, menurut Arbi, dapat mengganggu stabilitas kinerja pemerintah. "Biang kerok dalam koalisi memang PKS dan Golkar yang selalu nyeleneh. Itu yang membuat koalisi tidak bisa bergerak, pemerintah dan  menteri, terganggu bekerja," ungkapnya.

Seperti diberitakan, polemik hak angket di parlemen membuat hubungan Sekretariat Gabungan yang merupakan koalisi partai-partai pendukung pemerintah retak. Dua partai anggota Setgab, Partai Golkar dan PKS, berkeras mendukung pembentukan Pansus Hak Angket Pajak, bertentangan dengan Partai Demokrat. Sejumlah pimpinan Demokrat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi Setgab.

Terkait usulan pansus hak anget mafia pajak, Arbi berpendapat, jika pansus tersebut disetujui, maka DPR telah mengintervensi pemerintah. "Dalam operasionalisasinya sendiri DPR enggak boleh masuk, karena DPR legislasi. Dalam sistem presidensil ada pemisahan kekuasaan, beda dengan parlementer. Proses yudikatif tidak boleh diintervensi legisliatif," katanya.

PAN Tidak Punya Beban Berantas Mafia Paja

PAN Tidak Punya Beban Berantas Mafia Pajak

Jakarta (ANTARA) - Partai Amanat Nasional berkomitmen besar memberantas mafia perpajakan hingga ke akar-akarnya dan tidak punya beban apapun dalam membongkar berbagai kasus pajak.

"Kita punya komitmen 1.000 persen untuk memberantas mafia perpajakan itu. Hanya saja PAN lebih memilih agar penuntasan berbagai kasus pajak dilakukan dengan instrumen-instrumen yang sudah ada di DPR, seperti Panja Pemberantasan Mafia Hukum dan Perpajakan Komisi III," ujar Ketua DPP PAN, Bima Arya kepada pers di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, PAN akan berada pada posisi terdepan dalam pemberantasan mafia perpajakan, sehingga penerimaan negara dari sektor pajak tidak hanya 12,1 persen dari PDB, melainkan bisa jauh di atas angka tersebut. Diharapkan rasio pajak bisa naik 4-5 persen menjadi 16-17 persen dari PDB kalau mafia pajak itu bisa diberantas.

Menurut Bima, berbagai kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oknum-oknum petugas pajak harus dituntaskan melalui jalur hukum dan DPR harus mengawasi proses penegakkan hukum tersebut dengan instrumen yang sudah ada, seperti panja di Komisi III, rapat gabungan komisi, pansus dan lain sebagainya.

Bima mengatakan bahwa semua pihak di DPR pada dasarnya mempunyai komitmen besar memberantas mafia perpajakan. Sementara yang membedakan hanyalah instrumen yang dipilih untuk menuntaskan berbagai kasus perpajakan.

Bagi PAN, dasar untuk mengungkap dan menuntaskan mafia perpajakan adalah hukum dan bukan politik. "Karena kalau instrumen politik yang digunakan, maka yang terjadi adalah kerawanan politisasi," ujarnya.

Karena itu pula penggunaan hak angket tidak tepat dalam menyelesaikan masalah ini karena PAN menilai tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa dianggap melanggar peraturan perundang-undangan terkait masalah pajak. Yang ada hanyalah kasus-kasus penyelewengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oknum-oknum petugas pajak dan harus diselesaikan melalui jalur hukum.

Senada dengan Bima Arya, Ketua Fraksi PAN DPR Tjatur Sapto Edy menegaskan bahwa tidak bisa panitia angket dibentuk DPR atas dasar kasus-kasus yang ada. "Kalau hal itu yang terjadi, maka akan banyak sekali angket dibuat DPR dan artinya pula energi bangsa ini akan terkuras pada persoalan yang berputar disitu-situ saja," ujar Tjatur.

Persoalan mafia pajak berbeda dengan kenaikkan harga BBM ataupun Century yang kedua masalah itu ada dugaan pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang sehingga layak dibentuk panitia angket DPR untuk menyelidikinya. Untuk mafia pajak, menurut Tjatur, tidak ada kebijakan pemerintah yang bisa dinilai telah melanggar undang-undang.

Lagi pula, dia menambahkan, banyak pertanyaan yang melatari usulan angket mafia pajak yang bisa diselesaikan melalui panja yang sudah ada di komisi III saat ini.

Wakil Ketua Komisi III DPR itu menambahkan bahwa partainya berkomitmen membongkar mafia perpajakan hingga keakar-akarnya karena PAN tidak mempunyai masalah apapun terkait perpajakan itu. "PAN sebagai partai yang lahir pasca reformasi tentunya mempunyai semangat yang lebih besar dalam memberantas korupsi karena tidak ada beban masa lalu," ujarnya.

Demokrat Beri Sinyal Golkar-PKS Pilih Jalan Lain

Antara - 49 menit lalu

• Kirim
• Kirim via YM
• Cetak

Demokrat Beri Sinyal Golkar-PKS Pilih Jalan Lain

Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrat memberikan sinyal kepada Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera untuk memilih jalan lain jika tidak bisa membangun kebersamaan di dalam koalisi partai pendukung pemerintah.

"Partai Demokrat membangun koalisi yang sejati dengan partai-partai politik lain untuk mendukung pemerintah," kata Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum saat membuka diskusi Pokja Ekuin dan Pokja Kesra Partai Demokrat di Jakarta, Kamis.

Diskusi antara lain dihadiri Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Hartadi B Sarwono.

Menurut Anas, koalisi yang sejati adalah koalisi yang memiliki akhlak, memegang teguh komitmen sampai akhir, dan menjunjung tinggi kerja sama.

Akhlak koalisi itu, kata dia, mengutamakan kebersamaan dan bukan mementingkan kepentingan sendiri yang berbeda-beda.

"Dengan menjunjung tinggi komitmen dan kerja sama maka pembangunan bangsa dan negara yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai dengan baik," katanya.

Anas Urbaningrum menegaskan bagi mitra koalisi yang tidak mau bersungguh-sungguh, saat ini sudah waktunya untuk memilih jalan lain.

Karena, katanya, Partai Demokrat mengingatkan kepada partai politik yang mnjadi mitra koalisi untuk memiliki akhlak, memegang teguh komitmen sampai akhir, dan menjunjung tinggi kerja sama.

Anas urbaningrum menambahkan saat ini Presiden Yudhoyono sedang merumuskan sebagian kesimpulan dan hal itu patur ditunggu bersama.

Usai menyampaikan sambutannya, ketika ditanya apa yang dimaksud dengan sebagian kesimpulan yang sedang dirumuskan oleh Presiden, Anas enggan menjelaskan lebih lanjut.

Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah dua anggota koalisi yang mendukung usul hak angket pajak di DPR.

Dukungan terhadap hak angket pajak itu berseberangan dengan sikap Partai Demokrat dan anggota koalisi yakni Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan yang menolak usul hak angket pajak.

Usul hak angket pajak tersebut akhirnya batal disetujui DPR RI melalui rapat pariputna, pada Selasa (22/2), karena suara yang menolak sebanyak 266 suara yakni lebih banyak dua suara daripada yang mendukung yakni 264 suara.

Khadafi Perintahkan Pengeboman Lockerbie

Tripoli - Dunia pernah digemparkan dengan peristiwa pengeboman pesawat Pan Am Flight 103 di atas Lockerbie, Scotlandia pada tahun 1988 silam. Sebanyak 270 nyawa melayang dalam serangan teroris itu. Pengeboman pesawat itu ternyata diperintahkan langsung oleh pemimpin Libya Muammar Khadafi.

Hal itu diungkapkan oleh mantan Menteri Kehakiman Libya Mustafa Abdel-Jalil dalam wawancara dengan Expressen, tabloid Swedia seperti dilansir media Press TV, Kamis (24/2/2011).

"Saya punya bukti bahwa Khadafi memberikan perintah tentang Lockerbie," ujar Abdel-Jalil yang baru meletakkan jabatannya sebagai protes atas kekerasan yang dilakukan rezim Khadafi terhadap para demonstran.

Khadafi selama ini menyatakan pemerintah Libya bertanggung jawab atas pengeboman Lockerbie yang menewaskan 259 orang di dalam pesawat dan 11 orang di darat. Rezim Khadafi telah membayar kompensasi kepada para keluarga korban. Namun selama ini Khadafi tidak pernah mengakui bahwa dirinya secara pribadi memberikan perintah pengeboman tersebut.

Menurut Abdel-Jalil, Khadafi telah memerintahkan Abdel Baset al-Megrahi, satu-satunya terdakwa dalam pengeboman itu untuk meledakkan pesawat tersebut. Khadafi pun melakukan segala upaya untuk membebaskan al-Megrahi demi menyembunyikan keterlibatan dirinya.

"Untuk menyembunyikan itu, dia (Khadafi) menggunakan semua kekuasaannya untuk membawa al-Megrahi pulang dari Scotlandia," tutur Abdel-Jalil.

Setelah mendekam di penjara bertahun-tahun, al-Megrahi akhirnya dilepaskan dari penjara Scotlandia pada Agustus 2009 atas dasar kemanusiaan. Pria Libya itu dibebaskan setelah dia dinyatakan menderita kanker prostat dan hidupnya tak akan lama lagi. Namun hingga kini al-Megrahi masih hidup.

Sebagian besar korban dalam pengeboman Lockerbie adalah warga Amerika. Pembebasan al-Megrahi ketika itua menuai kritikan dari anggota-anggota Kongres AS dan para keluarga korban.

Kesultanan Yogyakarta versi Yusril

Yusril Ihza Mahendra,

TERKAIT:

• Pendapat Yusril Diminta untuk RUUK
• Wasiat Sultan HB IX tentang DIY Diungkap
• Sultan Tolak Mundur Sebelum RUUK Selesai
• Empat Prinsip Pemerintah soal RUUK DIY
• DPR: RUUK DIY Selesai dalam Lima Bulan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, posisi Gubernur DI Yogyakarta berbeda dengan posisi kepala negara bagian di sejumlah negara lain. Menurutnya, Gubernur DIY selama ini memang diambil dari kesultanan tapi sepenuhnya menjalankan kewenangan sebagai pejabat negara Republik Indonesia.

Menurutnya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada negara di dalam negara. Daerah istimewa dibentuk untuk menjalankan produk kebijakan pusat dan bukan kebijakan daerah.

"Oleh karena itu, pemerintah oleh Kesultanan DIY itu tidak ada. Sri Sultan jadi gubernur ya dia sebagai gubernur. Hanya saja, sumber rekruitmennya dari kesultanan. Tapi dia jalankan kuasa pemerintahan, itu bukan kekuasaan kesultanan tapi dari pemerintah RI," katanya di depan anggota Komisi II DPR RI, Kamis (24/2/2011).

Yusril menilai, sistem ini tentu saja berbeda dengan apa yang terjadi di Thailand dan Jepang, bahkan Malaysia yang agak mirip. Di Indonesia, Sultan memerintah sebagai gubernur sebagai pejabat pemerintahan yang didaulat dari pusat. Kesultanan hanyalah asal muasal rekrutmennya saja.

"Karena dari sultan, makanya jadi gubernur. Kalau menempatkan sultan sebagai gubernur utama dan kemudian ada wakil gubernur utama, gubernur dan wakil gubernur, itu seakan-akan menempatkan dia sebagai pimpinan negara bagian yang punya kewenangan lain sebagai gubernur utama. Sekarang kan Sultan hanya jalankan tugasnya itu sebagai pejabat pemerintah," katanya.

Kalaupun, diatur kewenangan lain, seperti atas tanah dan budaya, Yusril mengatakan peraturan di daerah sudah menegaskan kesultanan sebagai badan hukum. Hak-hak atas tanah bukanlah milik pribadi Sultan, tapi milik kesultanan.

Sementara itu, jika Sultan tersandung persoalan hukum, Yusril menegaskan bahwa Sultan tak akan kebal dari hukum. "Saya tak melihat ada ketentuan seperti kekebalan yang mungkin akan jadi persoalan, apakah kalau gubernur lakukan penyimpangan dapat dilakukan investigasi, saya kira tetap bisa, normal saja," tandasnya.

Ratusan Kader PDI-P Protes Pemanggilan Megawati

Jakarta, (tvOne)

Pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri menuai protes para kader partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Ratusan kader PDIP berkumpul di kantor kpk untuk melancarkan aksi protes pemanggilan Megawati, Senin (21/2).

Sejak pagi hari, para kader PDI-P sudah berkumpul di gedung KPK yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kader PDI-P yang tergabung dalam dewan pimpinan nasional relawan perjuangan demokrasi ini menuntut KPK untuk mengusut tuntas kasus suap di bi dengan benar.

Mereka menilai, Megawati tak ada relevansinya dalam kasus ini. Megawati dinilai tidak memiliki keterkaitan apapun dalam kasus suap Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Anggota Dewan Pimpinan Nasional Relawan Perjuangan ini justru meminta KPK untuk segera menahan Nunun Nurbaeti, serta Miranda Goeltom. Menurut mereka, keduanya adalah orang yang menyuap para anggota DPR untuk meloloskan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Beda Dua Suara, Angket Pajak Terganjal

Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda pembahasan usulan pembentukan
Pansus Hak Angket Perpajakan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

TERKAIT:

• Voting Hanya untuk Satu Opsi Saja
• Segera Tentukan Jangan Pakai Bunga-bunga
• Hak Angket Ditempuh Lewat Voting
• Anggota Parlemen AS Puji Perdebatan DPR
• Silang Pendapat, Pimpinan Putuskan Lobi

JAKARTA, KOMPAS.com — Usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan DPR  terganjal. Mekanisme voting dalam paripurna DPR, Selasa (22/2/2011), menunjukkan mayoritas anggota Dewan menyepakati opsi menolak usul hak angket perpajakan meski hanya selisih dua suara.

Kubu yang menolak usulan pembentukan pansus hak angket menang dengan 266 suara, sedangkan kubu yang menerima usulan hanya mengantongi 264 suara.

Sesuai dengan perkiraan sebelumnya, Gerindra dan PPP yang menjadi suara kunci dalam proses pemungutan suara kali ini akhirnya menolak usulan hak angket. Seluruh suara kedua fraksi yang berjumlah 52 suara dialokasikan sepenuhnya ke pihak yang menolak.

"Dengan demikian, usulan pembentukan pansus hak angket perpajakan ditolak," ujar pimpinan rapat Marzuki Alie.

Kubu yang menolak: Demokrat, PAN, PPP, PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie, serta Gerindra. Kubu yang menerima: Golkar, PDI-P, PKS, Hanura, Lily Wahid (PKB), dan Effendy Choirie (PKB).

Susno Bisa Tugas hingga Pensiun

Minggu, 20 Februari 2011 | 20:06 WIB

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji (tengah) didampingi tim pengacaranya, 

dibebaskan dari rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, 

Jawa Barat, Jumat (18/2/2011) dini hari. Susno dibebaskan karena masa penahanan

 yang dimiliki majelis hakim telah habis. Ia masih akan menjalani beberapa agenda

 sidang atas kasus dugaan suap PT Salmah Arowana Lestari senilai Rp 500 juta.

TERKAIT:

• Polri: Susno Berhak Ngantor
• Masa Penahanan Habis, Susno Bebas
• Susno Bebas, Jaksa Tak Mau Disalahkan
• Masa Penahanan Susno Habis Kamis Ini
• Susno Dituntut 7 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji mungkin dapat bertugas di lingkungan Polri hingga pensiun jika Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis kurang dari tiga bulan. Susno terjerat kasus korupsi perkara ikan arwana dan pemotongan dana pengamanan pemilukada Jawa Barat tahun 2008.

"Menurut aturan polisi, anggota yang kena vonis di atas 3 bulan harus mengikuti sidang kode etik, tetapi kalau di bawah 3 bulan dia bisa dinas sampai pensiun," kata pengamat kepolisian Hermawan Sulistyo, Minggu (20/2/2011) di Jakarta. Dikatakan Hermawan, yang akrab dipanggil Kiki, Susno berhak kembali bekerja di Mabes Polri hingga menunggu sidang vonis.

Kehadiran Susno, lanjutnya, tak akan memberikan efek psikologi negatif bagi keluarga besar Mabes Polri. Sebelumnya, seperti diwartakan, Mabes Polri tak mempermasahkan rencana Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Polri, untuk "ngantor" di Mabes Polri pascabebas dari Rumah Tahanan Mako Brimob Kepala Dua, Depok, demi hukum.

"Tidak masalah, dia (Susno) anggota Polri. Kalau mau hadir, tidak ada yang halangi. Itu hak Pak Susno apakah mau datang atau tidak," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar di Aceh, Minggu (20/2/2011).

Boy mengatakan, ruangan kerja Susno tetap di Gedung Binkum Mabes Polri, ruangan sebelum dia ditahan. "Jadi, posisi beliau perwira tinggi pada staf ahli. Kalau mau hadir, dipersilakan. Mungkin mau silaturahim, ketemu rekan-rekan beliau di Bareskrim," ucap dia.

Seperti diberitakan, Susno dibebaskan pada Kamis lalu setelah masa penahanan yang dimiliki Pengadilan Negeri Jakarta Selatan habis. Namun, dia tetap diwajibkan mengikuti proses persidangan dua perkara dugaan korupsi yang menjeratnya. Susno masih harus melewati agenda sidang pembacaan pembelaan atau pleidoi, replik jaksa penuntut umum, duplik Susno, lalu vonis majelis hakim.

Rencananya, pleidoi akan dibacakan pada Kamis pekan depan. Susno dituntut tujuh tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Susno terbukti korupsi terkait perkara ikan arwana dan pemotongan dana pengamanan pemilukada Jawa Barat tahun 2008.