KADER PARTAI AMANAT NASIONAL UTAMA ANGKATAN KE IV 2004   

Kamis, Januari 27, 2011

Tersangka Dianiaya, Sidang Ibas Ditunda

15:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang kasus pencemaran nama baik putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Edhie Baskoro (Ibas), dan sejumlah politisi di antaranya Hatta Rajasa, Djoko Suyanto, Andi Mallarangeng, dan Hartati Moerdaya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya ditunda.
Penundaan dilakukan karena terdakwa Bona Ventura dan Ferdi tidak hadir di persidangan. Informasi yang didapat, Bona dan Ferdi dianiaya orang tak dikenal pada Kamis dini hari tadi hingga keduanya mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.
Sidang dihadiri tiga saksi korban, yakni Edhie Baskoro (Ibas), Hatta Rajasa, dan Hartati Moerdaya.
Kedatangan ketiganya dikawal ketat oleh sejumlah anggota Brimob dan barakuda, serta diwarnai unjuk rasa dari Angkatan Muda Demokrat (AMD) yang menyampaikan pembelaan mereka pada Ibas dan kawan-kawan.
Sementara itu, kedua tersangka dikabarkan tidak hadir karena mengalami penganiayaan subuh tadi. "Sidang hari ini ditunda sampai dua minggu ke depan, yakni 10 Februari 2011. Saksi-saksi sudah hadir, tapi terdakwa tidak bisa datang karena mengalami sakit. Menurut kuasa hukum terdakwa, mereka mengalami sakit karena diduga dianiaya tadi pagi," ujar ketua majelis hakim Bayu Isdiatmoko, Kamis (27/1/2011).
Menurut kuasa hukum tersangka, Saur Siagian, saat ini kedua kliennya dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok. Kedua tersangka mengalami sejumlah luka akibat dianiaya subuh tadi saat persiapan akan mendatangi sidang hari ini.
"Kedua klien kami ini tadi pagi subuh dikeroyok oleh kurang lebih delapan orang yang mengendarai motor. Kepala mereka dipukul. Sekarang mereka di RS Mitra Keluarga. Kami mencurigai ini ada hubungannya dengan kelanjutan kasus ini," ujar Saur.
Kedua aktivis LSM Bendera ini dijadikan tersangka setelah memublikasikan nama Ibas dan kawan-kawan sebagai penerima aliran dana Century. Ibas dan kawan-kawan melaporkan Bona Ventura dan Ferdi atas kasus pencemaran nama baik.

Demokrat Tarik Dukungan dari Pansus Pajak


Syarat pengajuan Hak Angket jadi tidak terpenuhi, karena hanya 23 orang.
RABU, 26 JANUARI 2011, 17:30 WIB
Umi Kalsum, Suryanta Bakti Susila
ilustrasi DPR (Antara/ Ismar Patrizki)
VIVAnews - Pansus Pajak yang diusung sejumlah anggota dewan gagal diproses. Saat detik-detik terakhir menjelang pembahasan, sebanyak tujuh anggota DPR dari Fraksi Demokrat menarik dukungannya. 

Padahal penandatangan usul Pansus Hak Angket Pajak ini hanya 30 orang. Sementara syarat minimal usul pembentukan hak angket harus 25 orang.

"Pimpinan memutuskan menulis surat resmi pada pengusul untuk mengajukan lagi, kalau tidak memenuhi tidak bisa diproses," ujar Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, di Gedung DPR, Rabu 26 Januari 2011.

Pram mengingatkan para inisiator harus memperbarui usulan itu jika ingin Pansus Pajak terbentuk. "Kami meminta dilengkapi. Surat itu kami layangkan paling lama besok pada pengusul," ujarnya.

Senin lalu, 30 anggota DPR mengajukan usul penggunaan hak angket untuk mengurai karut marut perpajakan. Pengusul itu berasal dari seluruh fraksi di DPR. "Fraksi Demokrat yang tanda tangan  ada 8 orang, semua menarik kecuali Pak Sutjipto," ujar Pram.

Selain Sutjipto, anggota Fraksi Demokrat yang sempat menandatangani usul itu adalah Harry Wicaksono, Didi Irawadi Syamsudin, Pieter Zulkifli, Himatul Aliyah, Achsanul Qosasih, Gde Pasik Swardika, dan Diana Anwar.

Pansus Pajak seyogyanya akan fokus pada penyelidikan mafia pajak, antara lain untuk mengetahui intervensi dari instansi pajak atas proses pengadilan pajak. Lalu juga menyelidiki sistem pembinaan, pengawasan dan penindakan yang dilakukan instansi pajak terhadap petugas yang melanggar hukum, hingga seberapa besar kerugian negara akibat kebocoran dan tak efektifnya penerimaan pajak.

Dede Yusuf Anjurkan Persib ke LPI


Kamis, 27 Januari 2011 | 02:53 WIB
DEDE YUSUF
BANDUNG, KOMPAS.com — Wakil Gubernur Jawa Barat yang juga menjabat sebagai Duta Persib Bandung, Dede Yusuf, meminta manajemen serta konsorsium PT Persib Bandung Bermartabat mau mendengarkan aspirasi bobotohyang menginginkan Persib Bandung pindah dari Liga Super Indonesia (LSI) ke Liga Primer Indonesia (LPI).
Menurutnya, merupakan hal yang sangat wajar apabila para bobotoh menghendaki Persib Bandung tampil pada kompetisi yang lebih sehat dan fair untuk kemajuan klub berjuluk "Maung Bandung" ini.
"Saya kira, bagaimanapun saya harus mengikuti keinginan bobotoh yang menginginkan Persib Bandung pindah ke LPI," kata Dede Yusuf, Rabu (26/1/2011).
Meskipun demikian, kata Dede, pihaknya tidak dapat terlalu jauh untuk ikut campur tangan terkait wacana kepindahan Persib ke LPI. Sebab, ia tidak memiliki kewenangan sama sekali dalam kebijakan konsorsium Persib.
Dikatakannya, ia sudah menyampaikan wacana kepindahan Persib dari LSI kepada pendiri Liga Primer Indonesia, Arifin Panigoro.
"Tadi, saya sudah berbisik-bisik dengan beliau. Jadi, pada prinsipnya Persib patut tampil pada liga yang lebih sehat dan lebih fair," katanya.
Pihaknya menilai, kemunduran dan kebangkitan sebuah laga seperti kompetisi sepak bola seharusnya dapat disikapi secara wajar.
"Sebagai contoh, kompetisi Liga Inggris (Divisi Utama, Red) di negara Inggris sebelum berpindah menjadi Liga Primer Inggris (Premier League, Red). Dahulu di Inggris ada yang namanya Liga Inggris, tetapi belakangan muncul Liga Primer yang hingga sekarang berjalan," kata Wagub. (ANT)

Rabu, Januari 26, 2011

Dutch example, DKI Build Giant Dike


This is to anticipate the flood rob that often occur and decrease the soil surface.
WEDNESDAY, 26 JANUARY, 2011, 17:36 GMT
Eko Priliawito, Dwifantya Aquina
VIVAnews - Increased sea levels and land subsidence (land subsidence) has occurred in some parts of Jakarta. Two natural phenomenon that is the cause of the frequent occurrence of floods in North Jakarta rob.

Jakarta city administration feels giant or giant dam construction seawall on the north coast of Jakarta urgently need to be expedited. "Apparently, land subsidence is faster than the movement of sea level rise. Both are making a puddle on the north coast of Java, including Jakarta," said Jakarta Governor Fauzi Bowo in the City Hall of Jakarta, Wednesday, January 26, 2011.

According to Fauzi Bowo, levees that currently there is not enough to overcome the flood tide well. Predicted, in 5 to 10 years ahead, Establishments must have the latest penanggulan system. Because the system currently used can not be applied. "For that, the necessary elevation of the dike," he said.
Affirmed Fauzi Bowo, polder or reservoir system, to be built more in the future, toward the sea in the area. So the area below sea level will not be flooded. This system has been implemented in the Netherlands and New Orleans, United States.

"Although the sea water is high, but the area below the sea surface remained dry because there is a giant dike that will pump water into the sea," he explained.

Actually it already has done with a smaller scale. For example in Pluit, Ancol, Jakarta and parts that are reclaimed. However, these dams must be made as a whole because it is part of the design master plan for flood prevention in Jakarta.

Deputy Representative Bos Witteveen, one of the members of the Consortium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) Sawarendro said, since December 2010 has made the preparation of strategic plans as part of a giant sea dike construction planning.

It is expected in May 2011, this strategy can already presented for discussion relevant stakeholders such as Bappenas, the Ministry of Public Works, Public Works Department and the Provincial Government of DKI Jakarta. 

There are four choices of sea dikes which may be applicable, namely the construction of sea dike is integrated with the reclamation of the north coast, the sea dike outside the reclamation area, the sea dike outside the reclamation area except for the Tanjung Priok and sea dikes connecting inter-island in the Thousand Islands.

The first option was judged the most feasible option to be implemented within the next 20 years. 

"Considering this option requires a relatively small financing and implementation can be done with the contribution of public and private sectors," he said.

Contoh Belanda, DKI Bangun Tanggul Raksasa


Ini untuk mengantisipasi banjir rob yang kerap terjadi dan penurunan permukaan tanah.
RABU, 26 JANUARI 2011, 17:36 WIB
Eko Priliawito, Dwifantya Aquina
VIVAnews - Peningkatan permukaan air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence) telah terjadi di sebagian wilayah Jakarta. Dua gejala alam itu yang menjadi penyebab sering terjadinya banjir rob di wilayah Jakarta Utara.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merasa pembangunan bendungan raksasa atau giant seawall di pantai utara Jakarta mendesak dan perlu cepat dilakukan. "Ternyata, land subsiden lebih cepat gerakannya dibandingkan kenaikan permukaan air laut. Keduanya membuat genangan di pantai utara Jawa, temasuk Jakarta," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 26 Januari 2011.

Menurut Fauzi Bowo, tanggul yang saat ini ada belum cukup mengatasi bencana banjir air pasang dengan baik. Diprediksi, dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, DKI harus memiliki sistem penanggulan terbaru. Sebab sistem yang saat ini digunakan sudah tidak bisa diterapkan. "Untuk itu, diperlukan peninggian tanggul," katanya.
Ditegaskan Fauzi Bowo, sistem polder atau penampungan air, harus dibangun lebih ke depan, ke arah laut di wilayah itu. Sehingga kawasan di bawah permukaan air laut tidak akan tergenang. Sistem ini telah diterapkan di Belanda dan New Orleans, Amerika Serikat.

"Meski air laut tinggi, tetapi kawasan di bawah permukaan air laut tetap kering karena ada tanggul raksasa yang akan memompa air ke laut," jelasnya.

Sebenarnya hal itu sudah dilakukan secara bertahap dengan skala yang lebih kecil. Contohnya di Pluit, Ancol, dan bagian Jakarta yang sedang direklamasi. Namun, bendungan ini harus dibuat secara menyeluruh karena merupakan bagian dari desain master plan penanggulangan banjir di Jakarta.

Deputy Representative Bos Witteveen, salah satu perusahaan anggota Konsorsium Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) Sawarendro mengatakan, sejak Desember 2010 telah dilakukan penyusunan rencana strategi sebagai bagian kegiatan perencanaan pembangunan tanggul laut raksasa.

Diharapkan bulan Mei 2011, strategi ini sudah bisa dipaparkan untuk didiskusikan stakeholder yang bersangkutan seperti Bappenas, Departemen PU, Dinas PU dan Pemprov DKI Jakarta. 

Terdapat empat pilihan tanggul laut yang mungkin bisa diterapkan, yaitu pembangunan tanggul laut diintegrasikan dengan reklamasi pantai utara, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi, tanggul laut berada di luar wilayah reklamasi kecuali Tanjung Priok dan tanggul laut menghubungkan antar pulau di Kepulauan Seribu.

Pilihan pertama dinilainya merupakan pilihan yang paling mungkin dilakukan untuk dilaksanakan dalam 20 tahun ke depan. 

"Menimbang opsi ini membutuhkan pembiayaan yang relatif kecil dan pelaksanaan bisa dilakukan dengan kontribusi sektor publik dan swasta," ujarnya.

Gaius Called Ready to Parliament and the Commission


Author: Icha Rastika | Editor: I Made Asdhiana
Wednesday, January 26, 2011 | 15:22 pm
KOMPAS IMAGES / Kristianto PurnomoDefendant tax mafia cases, Gaius H Tambunan, heavily guarded police when they arrive at the South Jakarta District Court on Wednesday (19/01/2011).


JAKARTA, KOMPAS.com - Gaius Tambunan said ready to give testimony before the Working Committee for the Eradication of Mafia Law and Taxation Committee III and the Corruption Eradication Commission (KPK) in relation to cases of judicial mafia tax and trick them. It was mentioned by one attorney Gaius, Hotma Sitompul, when come to the Attorney General, Jakarta, Wednesday (01/26/2011).
"Yes, ready dong. Statement of Gaius it should be trusted until proven otherwise," said Hotma.
Hotma also requested that not only Gaius information that must be proven, but also details members of the Task Force on Combating the Mafia laws that reveal the conversations between the Task Force and Gaius via BlackBerry Messenger (BBM).Description of the two parties should be matched. "So, give each other evidence," he said.
In addition, Hotma assess that communication between the Task Force and Gaius through the fuel is an engineering. According Hotma, Gaius claimed that the name of the profile in the fuel is G, rather than as disclosed Gaius Task Force.
"Is not he (Dennis) gave this description of his results BB. I could make it a name and then come and go with me (communication), it can be engineered all," said Hotma.
"The problem, doing her associated with the suspect (Gaius) and wife suspects (Milana), which is on hold again, "he said