Sabtu, April 09, 2016

Hanafi: Kultur Aparat Perlu Diperbaiki

A. Hanafi Rais Wiryosudharmo
Fraksipan.com – Pembahasan revisi Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme akan dilakukan di masa sidang DPR tahun ini. Banyak hal yang akan menjadi pertimbangan panitia khusus (pansus) terorisme dalam pembahasan revisi nanti.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengatakan, pembahasan revisi UU harus memertimbangkan konteks kekinian. Menurutnya, pembahasan revisi UU Terorisme tidak muncul dari ruang kosong yang tiba-tiba.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan kasus tewasnya terduga teroris Siyono dalam penahanan Detasemen Khusus 88 (Densus 88) pasti menjadi catatan penting.
“Dalam hal ini Densus, yang sangat mengkhawatirkan jika diberi wewenang lebih luas lagi dalam penanganan anti teror,” tegas Hanafi , sebagaimana dikutip Republika.co.id, Selasa (5/4).
Hanafi menegaskan, hasil autopsi jenazah Siyono yang dilakukan oleh tim dari Pengurus Pusat Muhammadiyah dipastikan menjadi masukan dalam revisi UU terorisme. Hanafi menyoroti ada yag harus diubah dalam kultur aparat penegak hukum saat ini terutama Densus 88.
“Dalam hal kasus Siyono ini, maka yang harus diperhatikan adalah kultur aparat,” tegas dia. Namun, pansus revisi UU Terorisme baru akan dibentuk di masa sidang depan. Pansus ini merupakan gabungan dari anggota komisi I dan komisi III DPR RI (ed).

Jumat, September 04, 2015

Amien Rais Sebut 5 Tanda RI yang Mirip Dialami Uni Soviet



Liputan6.com, Yogyakarta - Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi. Kondisi ini dinilai harus segera diselesaikan dengan solusi yang tepat.
Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menyatakan, jika Indonesia tidak mampu mengatasi krisis, dikhawatirkan akan menjadi seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.
Menurut Amien, ada 5 tanda Indonesia yang mirip dialami oleh Uni Soviet dan Yugoslavia. Yaitu ekonomi mengalami kegagalan, konflik politik pragmatis, dan pemimpin nasional yang dianggap tidak memiliki kompetensi.
Selain itu, kata mantan ketua MPR ini, pertikaian antaretnis dan adanya ancaman kekuatan global. Untuk itu, Presiden Jokowi disarankan mengumpulkan elemen bangsa dan duduk bersama membahas krisis ini.
"Saya sarankan Pak Jokowi dan Pak JK melakukan pertemuan dengan seluruh ketua lembaga tinggi negara, pimpinan TNI dan Polri, ketua umum partai politik, unsur-unsur agama, tokoh bangsa, wakil kampus terkemuka, wakil pengusaha, wakil media, dan LSM. Pertemuan tersebut supaya menghasilkan kesamaan pandangan tentang krisis yang tengah dihadapi," tutur Amien di kediamannya, Yogyakarta, Kamis (3/9/2015).
Pertemuan tersebut, menurut Amien harus dipimpin langsung oleh Kepala Negara. Nantinya seluruh kekuatan bangsa dapat melakukan sharing of power dan sharing of responsibility.
"Karena biasanya orang hanya ingin berbagi kekuasaan tetapi tidak bersedia berbagi tanggung jawab," imbuh dia.
Amien meminta pemerintah mengajak 9 elemen bangsa untuk duduk bersama membahas masalah ekonomi saat ini. Agar NKRI terhindar dari kehancuran ekonomi. (Ali/Nda)